By | Juli 31, 2019

Kinerja guru honorer yang memang memilukan, menciptakan pemerintah tergerak untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 wacana Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Presiden Jokowi menyatakan beleid itu membuka peluang pengangkatan guru honorer menjadi PPPK bagi yang telah melampaui usia maksimal. Tentunya semua persayaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

PPPK ini mempunyai hak yang setara dengan PNS,” tutur Jokowi menyerupai dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id.

Sejatinya pemerintah memahami kiprah berat dan peranan para guru, yang berjuang membangun bangsa dengan membina masyarakat lewat jalur pendidikan. Alhasil pemerintah melaksanakan sejumlah upaya guna mendukung guru-guru Indonesia dalam menjalankan perannya. Hal ini dinyatakan eksklusif oleh Presiden Jokowi dalam puncak peringatan  Hari Guru Nasional Tahun 2018 dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Pemerintah pun secara sedikit demi sedikit dan berkelanjutan bakal merekrut para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada tahun ini rekurtmen CPNS terbanyak yaitu guru, dengan mencapai angka hingga ke 114 ribu guru. Di sisi lain, mantan gubernur DKI Jakarta sudah mendengarkan sejumlah keluhan para guru, menyerupai pemotorngan proteksi sertifikasi bagi guru yang menunaikan ibadah menyerupai haji dan umrah banyak dikeluhkan oleh para guru.

“Ini urusan sakit, umrah, dan haji yang dulu dipotong sertifikasinya kini tidak kan? Karena kita sudah mengeluarkan peraturan mengenai itu,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ibadah haji dan umrah tersebut merupakan salah satu kompetensi sosial para guru. Maka itu, tak sepantasnya jikalau para guru yang menunaikan ibadah tersebut mendapat pemotongan proteksi profesi.

“Ini sesuatu yang tidak benar yang telah kita luruskan dengan peraturan yang telah keluar,” ucap Jokowi.